Seperti yang dikatakan oleh pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Krisyanto, saat dirinya menyinggung tindakan KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sebagai keputusan yang bermotif dendam.
"Kita melihat dari amatan orang politik nampak suatu dendam politik, nampak seolah sebuah kemarahan," kata Hasto di rumah Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (15/1).
Hasto juga mengatakan ada beberapa pihak yang menduga, bahwa apa yang dilakukan KPK saat ini berkaitan dengan proses pemilihan menteri di pemerintahan Jokowi-JK saat itu. Saat itu santer kabar yang beredar bahwa Jokowi akan meminang Abraham Samad sebagai wapres. Namun di saat-saat akhir, Jokowi justru memilih Jusuf Kalla.
Dirinya menilai hal tersebut lah yang menjadi salah satu motif dendam bagi Abraham Samad sehingga saat ini dirinya dan KPK menjegal langkah calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, dan seolah melemparkan bola panas kepada sang presiden tersebut.
Apalagi menurutnya, pihak yang sebenarnya patut untuk dimintai pertimbangan mengenai hal tersebut adalah Kompolnas, dan bukanlah KPK, sehingga tak ada alasan bagi KPK untuk ikut-ikutan dalam bursa pemilihan calon Kapolri tersebut.
"Sehingga ada yang mengaitkan apakah kemarahan ini karena kaitannya dengan proses penetapan wakil presiden dan proses penetapan menteri-menteri. Karena ketika kita lihat presiden mengusulkan Budi Gunawan berdasarkan undang-undang yang dimintai keterangan adalah Kompolnas, bukan KPK," jelasnya.
Namun saat disinggung KPK akan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Budi. Hasto enggan menjawab lebih jauh, dia hanya menjawab dengan jawaban yang terkesan retoris dan diplomatis.
"Itu merupakan ruang dari KPK. KPK kan juga telah diberikan mandat itu, kami tidak akan menanggapi apa yang disampaikan AS," kata Hasto.
Dengan banyaknya kecaman dari berbagai kalangan masyarakat (termasuk dari mereka yang menjadi pendukung konser salam 2 jari pada era kampanye pilpres Jokowi-JK sebelumnya), akankah keberpihakan Jokowi masih berpegang pada amanah rakyat dan KPK untuk mengganti Budi Gunawan, ataukah akan tetap mendukung kehendak partainya dalam menetapkan calon orang nomor 1 di jajaran penegak hukum, dengan status tersangka dari KPK tersebut?
Semoga presiden Indonesia kali ini bisa bersikap rasional dan benar-benar bertanggung jawab, atas apapun keputusan yang diambilnya dengan keleluasaan yuridis bernama 'hak prerogatif' yang dimilikinya sebagai seorang kepala negara.
Sumber : merdeka.com
